Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo per Mei 2017, 163.501 Orang, Laki-Laki 80.754 orang, Perempuan 82.747 orang, Wajib KTP 118.034 orang, Pemegang KTP 77.764 orang, Jumlah Kepala Keluarga 35.881, Kepemilikan Akta Kelahiran 44.829

Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran

Memperhatikan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, serta mempertimbangkan bahwa sampai saat ini cakupan perekaman KTP-el baru mencapai 61,6% , maka  harus melakukan percepatan layanan perekaman dan penerbitan KTP-el serta penerbitan akta kelahiran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan pergantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur, yaitu cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tanpa perlu surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan
  2. Membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016
  3. Melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan dan desa/kelurahan
  4. Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat 30 September 2016
  5. Penarikan KTP-el bagi penduduk yang baru pindah dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan KTP-el yang baru.
  6. Secara bertahap agar semua unit layanan dapat menggunakan alat baca KTP-el/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas elayanan publik
  7. Untuk penerbitan akta kelahiran mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan.
  8. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui Sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas atau penolong persalinan
  9. Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lain-lain
  10. Menyebarluaskan nomor Handphone Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Daerah, kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat

Sumber:

Ditjen Dukcapil Kemendagri


Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Ladolima Utara, Kecamatan Keo Tengah

               

                 Kunjungan Wakil Bupati Nagekeo pada Pelayanan Dokumen Kependudukan                                           Pelayanan Dokumen Kependudukan di Desa Ladolima Utara, Kecamatan Keo Tengah
                                            di Desa Ladolima Utara, Kecamatan Keo Tengah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo melalui Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pendaftaran Penduduk bekerja sama dengan Plan Internasional dan FIRD (Flores Institute for Recourses Development) melakukan pelayanan kartu keluarga sebanyak 67, Akta Kelahiran sebanyak 110, Akta perkawinan sebanyak 23, perekaman KTP-elektronik sebanyak 24 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 11  April 2016 di Desa Ladolima Utara, Kecamatan Keo Tengah.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Hildegard Lengu pada kesempatan itu, melaksanakan sosialisasi tentang dokumen administrasi kependudukan. Menurut Hildegard, ada 3 (tiga) jenis dokumen yang wajib di miliki oleh warga negara Indonesia yakni Kartu Keluarga, KTP Elektronik dan Akta-akta. Untuk  Kabupaten Nagekeo jumlah kepemilikan dokumen masih rendah, yang terendah adalah kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo menerapkan stelsel aktif yakni Pegawai Dinas Dukcapil proaktif untuk melakukan pelayanan langsung ke desa. Untuk Kecamatan Keo Tengah tahun 2016 sudah 5 (lima) desa yang di beri pelayanan, yaitu Desa Ladolima Timur, Desa Ladolima Utara, Desa Wajo dan Desa Wajo Timur.

Lebih lanjut di katakan Pelayanan seperti  ini tentu harus ditingkatkan karena negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Tiga Belas Perubahan Mendasar Administrasi Kependudukan (Adminduk)

                                                                                          dokumen kependudukan

 

13 ( tigabelas) hal perubahan mendasar menyangkut Administrasi Kependudukan (Adminduk), dalam UU No.24 tahun 2013 dimaksud yakni :

Pertama, KTP-el berlaku seumur hidup, termasuk KTP-el yang terbit sebelum UU No.24 tahun 2013,sehingga tidak memerlukan perpanjangan. Proses perpanjangan KTP-el dan atau penggantiannya dengan KTP non elektronik merupakan tindakan melanggar UU dan merugikan masyarakat.

Kedua, penduduk yang telah memiliki KTP-el pindah domisili dengan mengurus surat pindah, maka KTP yang lama ditarik setelah KTP-el dengan alamat yang baru sudah tersedia.

Ketiga, semua pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya dari masyarakat.  Selama ini Daerah melakukan pemungutan dengan nomenklatur retribusi, maka Perdanya harus dicabut

Keempat, penggunaan data kependudukan Kemendagri merupakan satu- satunya data yang digunakan untuk semua keperluan seperti: alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi (pemilu, pilkada), penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Kelima, pencetakan KTP-el mulai tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Keenam, Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 ( satu) tahun, cukup dengan Keputusan Kadis Dukcatpil Kab/Kota setempat.

Ketujuh, penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjandinya peristiwa penting diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Read more: Tiga Belas Perubahan Mendasar Administrasi Kependudukan (Adminduk)

KTP-el Berlaku Seumur Hidup

                   Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo, Jumat (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

 

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pemimpin lembaga non kementrian. Kedua, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

 

 

Kedua, surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

 

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya,  Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya.

 

Melalui surat edarannya, Mendagri menghimbau para mentri kabinet kerja, para pimpinan lembaga non kementrian, para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media agar dapat diketahui para penyelenggara layanan publik dan masyarakat.

 

 

Sumber:

Dukcapil ***

J a m :

Saturday, 24 June 2017
Saturday, 29 Ramadan 1438
Asia - Makassar

Interaktif