Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo per Mei 2017, 163.501 Orang, Laki-Laki 80.754 orang, Perempuan 82.747 orang, Wajib KTP 118.034 orang, Pemegang KTP 77.764 orang, Jumlah Kepala Keluarga 35.881, Kepemilikan Akta Kelahiran 44.829

Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

 Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013). KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

Read more: Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

Peletakan Batu Pembangunan Ruang Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo

Peletakan Batu Pertama oleh Kepala Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan sarana prasarana kantor yang memadai untuk memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan penambahan ruang pelayanan masyarakat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo diawali dengan peletakan batu pertama Proses pada hari Selasa, 10 Nopember 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, La Safrudin SE. Adapun ukuran ruang pelayanan kepada masyarakat dengan luas 7 x 10 m2, dan pembangunan ruangan ini direncanakan selama 45 hari kerja.

Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, pada kesempatan itu mengungkapkan setelah memiliki ruang pelayanan yang baru ini, di harapkan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan bermanfaat 

Pelayanan Perekaman e-KTP di Desa Tedamude

  

                                                                                                Pelayanan Perekaman e-KTP

Kartu Tanda Penduduk elektronikatau electronic-KTP (e-KTP) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Negekeo melalui Bidang Pendaftaran Penduduk, melakukan pelayanan perekaman e-KTP sebanyak 20 orang, Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober  2015 di Desa Tedamude, Kecamatan Aesesa.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Pita Kanisius menambahkan manfaat dari pelayanan perekaman e-KTP dan identitas kependudukan lainnya, untuk melindungi diri dari persoalan-persoalan hukum.

Kegiatan pelayanan tersebut disambut antusias warga. Pasalnya, pelayanan ini diberikan kepada warga secara gratis dan sangat memudahkan, dimana mereka dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya transportasi dari desa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo. 

 

SEKILAS PANDANG NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

 

Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.

Sesuai amanat Undang-undang  Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. Undang-undang Adminduk, NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011. Undang-undang  Adminduk tersebut mengatur tentang pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Dengan sistem ini, database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

         Dokumen sebagaimana dimaksud diatas meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan. Nomor  Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, No­mor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Menge­mudi (SIM), Buku Kepemilikan Kend­araan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Pergu­ruan Tinggi. Jadi, NIK adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan.

Dengan pemberlakuan NIK itu, kelak tolok ukur dalam pelayanan publik adalah NIK, karena posisi NIK itu sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional.

Read more: SEKILAS PANDANG NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

J a m :

Wednesday, 23 August 2017
Wednesday, 30 Dhu al-Qi'dah 1438
Asia - Makassar

Interaktif