Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo per Mei 2017, 163.501 Orang, Laki-Laki 80.754 orang, Perempuan 82.747 orang, Wajib KTP 118.034 orang, Pemegang KTP 77.764 orang, Jumlah Kepala Keluarga 35.881, Kepemilikan Akta Kelahiran 44.829

Pelayanan Pencatatan Perkawinan (BS) Massal, Pelayanan Akta Kelahiran di Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro

Masyarakat antusias mengikuti penjelasan dari petugas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 

Sebanyak 70 pasangan suami istri mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan (BS), 150 pelayanan akta kelahiran. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal  13 Juli 2015 yang  diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo melaluiBidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, di Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro.

Kegiatan BS Massal ini di buka oleh Kepala Desa Pagomogo, Adrianus Aha mengucapkan terima kasih atas program BS massal ini sehingga masyarakat Pagomogo bisa mengurus semua dokumen kependudukan yakni kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran dan KTP. ‘’tanggapan masyarakat atas program ini sangat tinggi dan mereka benar-benar melengkapi bahan-bahan sesuai persyaratan yang dibutuhkan”jelas Kades.

Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, pada kesempatan itu mengungkapkan biodata penduduk yakni Kartu keluarga, KTP dan akta-akta adalah sangat penting. Sebagai warga yang baik harus memiliki semua dokumen kependudukan itu. Hari ini kami dari Dinas hanya mencatatatkan perkawinan masyarakat setelah disahkan nikah secara agama, “ Jelas La Safrudin.  

Penyerahan Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat Desa Renduwawo

    

Penyerahan Kutipan Akta Perkawinan kepada masyarakat                    
Antusias masyarakat mendengarkan penjelasan tentang di Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan                                         
pentingnya dokumen kependudukan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Paulus Dominikus Sole menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada 47 pasang suami isteri dan 10 Akta Kelahiran, di Desa Renduwawo, Kecamatan Asesesa Selatan, Selasa 07 Juli 2015 bertempat di Kantor Desa setempat. Paulus Dominikus Sole pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya (GRATIS), larangan ini sebagai mana telah diatur dalam pasal 79A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013. Bagi mereka yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan ini, dalam mengurus dokumen lain sudah mendapat keringanan karena sebagian dari persyaratan sudah terpenuhi. Adapun manfaat dari akta perkawinan yaitu memberikan legalitas secara hukum oleh Negara kepada pasangan yang telah melaksanakan perkawinan yang sah.

6.040 Blanko e-KTP Tercetak

                            e-KTP

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengamanatkan agar semua wajib KTP sudah harus memiliki e-KTP pada tahun 2015. Berdasarkan data jumlah wajib KTP Kabupaten Nagekeo sebanyak 115.163 orang, sedangkan e-KTP yang dicetak baik dari pusat maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebanyak 60.654 orang per 30 Juni 2015. Untuk itu Kabupaten Nagekeo membutuhkan tambahan blanko e-KTP sejumlah 54.509  blanko.

Kepala bidang pendaftaran penduduk, Pita Kanisus mengatakan Blanko e-KTP yang di  droping dari pusat untuk tahun 2015, sejumlah 6840 blanko, sedangkan blanko yang telah tercetak sejak Januari hingga Juni 2015 sejumlah 6.040 blangko. 

Tertib Administrasi Kependudukan

Dokumen Kependudukan

 

Dasar Hukum Administrasi Kependudukan terdiri dari lima buah, yaitu; UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres NO. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional; dan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009.

Substansi adminduk adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan. Pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri.

Sementara pendaftaran kependudukan berupa pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut sidik jari (biometrik), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri. Manfaat yang diperoleh pemerintah adalah dalam hal  perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan; penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan.

Tujuan Administrasi Kependudukan

Pertama, Tertib Database Kependudukan  meliputi terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; database kependudukan Kabupaten/ Kota tersambung (online) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung (online) dengan instansi pengguna.

Kedua, Tertib Penerbitan NIK meliputi  NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F-1.01) dengan menggunakan SIAK; tidak adanya NIK ganda; pemberian NIK kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011.

Read more: Tertib Administrasi Kependudukan

J a m :

Wednesday, 23 August 2017
Wednesday, 30 Dhu al-Qi'dah 1438
Asia - Makassar

Interaktif