Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo per Mei 2017, 163.501 Orang, Laki-Laki 80.754 orang, Perempuan 82.747 orang, Wajib KTP 118.034 orang, Pemegang KTP 77.764 orang, Jumlah Kepala Keluarga 35.881, Kepemilikan Akta Kelahiran 44.829

Kemendagri Targetkan Distribsi e-KTP Kelar Sebelum Pilkada Serentak

                             Mendagri Tjahjo Kumolo

 

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di seluruh daerah selesai ‎sebelum dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pada Desember 2015.

Walaupun masih ada sejumlah kendala mengenai data penduduk di daerah saat ini.

"Setidaknya begitu (target kemendagri sebelum Pilkada serentak). Semoga tahun ini dapat menyelesaikan sisa (pendistribusiannya)". Proyek ini sebelumnya mangkrak karena di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) KPK berhasil membongkar praktek korupsinya dan menjerat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka.

Selain itu, proyek bernilai triliunan rupiah itu pun sempat dipetieskan sementara oleh Menteri Tjahjo, dan baru dikerjakan lagi awal tahun 2015 lalu.

Sejauh ini, dijelaskan Tjahjo‎, ada sekitar empat jutae-KTP memasuki tahap pendistribusian, seraya pemerintah merapikan satu juta data penduduk yang terekam ganda di sejumlah daerah. ‎Adapun soal blanko, kata Politikus PDIP itupun sedang digenjot penyalurannya.

‎"Jadi bertahap blanko dikirim, didistribusikan, kemudian ada juga yang diserahkan daerah untuk mencetak blanko. ‎Intinya tahun ini semoga menyelesaikan sisa yang 4 jutaan itu, dan merapikan hampir 1 juta data ganda yang sempat terekam," kata mantan anggota DPR tersebut.

Pelayanan Pencatatan Perkawinan (BS) Massal, Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa

                      

Kadis memberikan pengarahan kepada masyarakat Kelurahan Dhawe                                                       Masyarakat antusias mengikuti penjelasan dari petugas Pendaftaran  

                                                                                                                                                                            Penduduk dan Pencatatan Sipil

 

Sebanyak 61 pasangan suami istri mendapatkanpelayananpencatatanperkawinan (BS), 67 pelayanan akta kelahiran, dan 20 pengurusan kartu keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal  11- 12 Juni 2015 yang  diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo melaui bidang Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, di Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo La Safrudin mengatakan pelayanan administrasi  Kependudukan pada hari ini adalah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara Dinas dan aparatur desa dan unsur lingkungan. Dokumen kependudukan itu penting. “karena berguna untuk pengurusan raskin, kartu keluarga, KTP, dan anak yang mau sekolah membutuhkan dokumen akta kelahiran. Untuk itu masyarakat harus urus semua dokumen kependudukan, “ jelas Kadis La Safrudin.

Lurah Dhawe, Petrus B. Soa, pada kesempatan tersebut meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo agar turun lagi di Kelurahan Dhawe untuk melayani masyarakat di Lingkungan I dan Lingkungan II. 

Penyerahan Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat Desa Raja Selatan

Penyerahan Dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat Desa Raja Selatan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Paulus Dominikus Sole menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada 60 pasang suami isteri, Akta Kelahiran sebanyak 17 lembar, dan Pengesahan Anak sebanyak 10 lembar di Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawae pada hari jumad tanggal 05 Juni 2015 bertempat di Kantor Desa setempat. Paulus Dominikus Sole pada kesempatan itu menjelaskan pengurusan dokumen kependudukan langsung kepada masyarakat di sejumlah desa di Nagekeo merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dan terus berkelanjutan ditahun berikutnya. Sehingga pada akhirnya semua warga Desa Raja Selatan memiliki dokumen kependudukan resmi. Sementara itu, Kepala Desa Raja Selatan, Blasius Mola menyambut baik dan sekaligus memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

AKTA KELAHIRAN : Penetapan Pengadilan Tak Diperlukan Lagi

Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan penetapan pengadilan dalam pembuatan akta kelahiran yang terlambat lebih dari satu tahun. MK menilai ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip keadilan.

Hal itu terungkap dalam putusan uji materi terhadap Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sidang dipimpin ketua MK Akil Mochtar.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, ketentuan mengenai perlunya penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan itu tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal jauh di pelosok, tetapi juga masyarakat yang tinggal di perkotaan. MK juga mempertimbangkan, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat sehingga mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.

“Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk. Padahal, akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, selain beretentangan dengan ketentuan pasal 28D Ayat (1) dan (4) UUD 1945, Pasal 32 Ayat (2) UU No 23/2006 juga bertentangan dengan prinsip keadilan karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan. “Justice delayed, justice denied,” kata Hakim Konstitusi Mari Farida Indrati.

Read more: AKTA KELAHIRAN : Penetapan Pengadilan Tak Diperlukan Lagi

J a m :

Wednesday, 23 August 2017
Wednesday, 30 Dhu al-Qi'dah 1438
Asia - Makassar

Interaktif