Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo per Januari 2018, 164.422 Orang, Laki-Laki 81.216 orang, Perempuan 83.206 orang, Wajib KTP 118.947 orang, Pemegang KTP 81.396 orang, Jumlah Kepala Keluarga 36.417, Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran 38.129

AKTA KELAHIRAN : Penetapan Pengadilan Tak Diperlukan Lagi

Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan penetapan pengadilan dalam pembuatan akta kelahiran yang terlambat lebih dari satu tahun. MK menilai ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip keadilan.

Hal itu terungkap dalam putusan uji materi terhadap Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sidang dipimpin ketua MK Akil Mochtar.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, ketentuan mengenai perlunya penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan itu tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal jauh di pelosok, tetapi juga masyarakat yang tinggal di perkotaan. MK juga mempertimbangkan, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat sehingga mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.

“Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk. Padahal, akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, selain beretentangan dengan ketentuan pasal 28D Ayat (1) dan (4) UUD 1945, Pasal 32 Ayat (2) UU No 23/2006 juga bertentangan dengan prinsip keadilan karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan. “Justice delayed, justice denied,” kata Hakim Konstitusi Mari Farida Indrati.

Read more: AKTA KELAHIRAN : Penetapan Pengadilan Tak Diperlukan Lagi

Dengan Input NIK, 2 Menit Data Pemilik e-KTP Muncul

Dirjen Kependudukan dan Pencatat Sipil

Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perekaman e-KTP untuk 170 juta penduduk Indonesia. Data kependudukan hasil perekaman ini disimpan rapi dalam database yang terletak di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat. Seperti apa tempat penyimpanan data e-KTP? Bagaimana kecanggihannya? Rakyat Merdeka sempat menjajalnya, pekan lalu. Berikut liputannya.

Karena kerahasiaan data, penjagaan ruang database ini cukup ketat. Untuk masuk, pengunjung harus melewati dua pintu. Setiap pintu dipasang kunci otomatis dengan sistem finger print. Hanya petugas yang sidik jari sudah direkam yang bisa membuka ini. Dua orang petugas keamanan juga berjaga setiap saat di belakang daun pintu.

Pusat database sendiri terdapat dalam ruangan khusus berukuran 9x10 meter persegi. Belasan lemari kabinet setinggi dua meter berjejer dipenuhi server dengan lampu yang kedap-kedip. Untuk menjaga server bekerja normal, suhu ruangan diatur maksimal 23 derajat celcius.

“Ada 257 buah server di sini,” ujar Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi e-KTP Dirjen Kependudukan dan Pencatat Sipil, Husmi Fahmi.

Di depan dan samping ruangan ini terdapat tiga ruang kaca. Di sana, beberapa operator sedang sibuk dengan laptop masing-masing. “Setiap ship itu 20 orang. Mereka ada yang bertugas mengontrol server, ada juga yang mengimput data,” jelas Fahmi.

Database ini tidak tunggal. Di Jakarta, Kemendagri punya dua database. Satunya lagi ada di Gedung Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kalibata, Jakarta Selatan.

Read more: Dengan Input NIK, 2 Menit Data Pemilik e-KTP Muncul

Kemendagri Jamin Akurasi DAK2 dan DP4

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin akurasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak Desember 2015.

"Akurasi data yang di keluarkan ini di gunakan 52 Lembaga Nasional, empat diantaranya adalah lembaga perbankan yakni BNI, BRI, Mandiri dan BCA, sehingga tidak perlu diragukan lagi."kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman di sela-sela Seminar Daftar Penduduk tahun 2015 di Makassar, senin(13/04)malam. 

Menurut dia, pentingnya akurasi data itu karena sebagai implementasi dari Undanga-udang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak pada Desember 2015.

Dia mengatakan, untuk mencapai target hasil Pilkada yang berkualitas dan demokratis, maka perlu di tunjang dengan data kependudukan yang akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, Kemendagri dalam waktu dekat mengeluarkan DAK2 dan DP4.

“Penyerahan DAK2 dan DP4 itu dilakukan melalui satu pintu yakni Kemendagri ke KPU pusat, selanjutnya pihak KPU Pusat mendistribusikan ke KPU propinsi dan kabupaten/kota. “kata Irman.

Penyerahan DAK2 akan dilakukan pada tanggal 17 April 2015, sedangkan penyerahan DP4 di lakukan pada tanggal 03 Juni 2015. Dengan demikian masih ada waktu melakukan validasi data.

Sementara itu, berdasarkan data Kemendagri, jumlah yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember mencapai 269 daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 untuk pemilhan gubernur dan wakil gubernur, 224 daerah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 36 daerah untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. 

Pelayanan Pencatatan Perkawinan (BS) Massal, Pelayanan Akta Kelahiran dan Pengesahan anak di Desa Witurombaua

                     
 Kabid. Pencatatan Sipil sedang memberikan sosialisasi pelayanan BS massal                               Pelayanan Dokumen Kependudukan di Desa Witurombaua, Kecamatan Keo Tengah
 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo melalui Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan Pencatatan Perkawinan (BS) kepada 110 pasang suami isteri, pelayanan akta kelahiran sebanyak 50 anak dan pengesahan anak sebanyak 5 anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada  tanggal 18-19 Mei  2015 di Desa Witurombaua, Kecamatan Keo Tengah.

Kegiatan pelayanan tersebut disambut antusias warga. Pasalnya, pelayanan ini diberikan kepada warga secara gratis dan sangat memudahkan, dimana mereka dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya transportasi dari desa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Hildegard Lengu menambahkan tujuan dari pelayanan ini adalah selain tertib administrasi, untuk mempermudahkan dalam urusan keadministrasian dalam negara dan dapat mengurangi jumlah pasangan yang sudah menikah namum belum memiliki akta perkawinan dan nantinya tidak ada lagi anak di usia sekolah yang tidak memiliki Akta Kelahiran, ’’Ujarnya.

J a m :

Tuesday, 20 February 2018
Tuesday, 04 Jumada al-thani 1439
Asia - Makassar

Interaktif